Kabar menggembirakan datang bagi siapa pun yang sedang berburu tanah atau rumah secara tunai. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat 132 kabupaten/kota di 26 provinsi sudah memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warganya. Rinciannya, 90 daerah membebaskan BPHTB sepenuhnya dan 42 daerah lain memberikan pengurangan.
"Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi, seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (15/11/2026).
Artinya, biaya legalitas yang biasanya ikut menguras kantong saat membeli tanah bisa lebih ringan, bahkan nol, asalkan pembeli tahu cara mengecek dan memanfaatkannya. Berikut panduan praktisnya untuk transaksi jual beli tunai.
Apa Itu BPHTB dan Kenapa Penting bagi Pembeli Tunai
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sejak berlaku UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), BPHTB dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, bukan pemerintah pusat. Karena itu, besarannya bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, termasuk kebijakan pembebasan atau pengurangannya.
Yang membayar adalah pihak yang memperoleh hak, yaitu pembeli. Pajak ini bukan pelengkap, melainkan syarat agar akta jual beli bisa ditandatangani. Menurut Pasal 91 dan Pasal 92 UU PDRD, PPAT/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. Tanpa setoran ini, sertifikat tidak bisa dibalik nama ke pembeli.
Data ATR/BPN juga menunjukkan sudah ada 129 juta bidang tanah terdaftar di seluruh Indonesia. Kebijakan pembebasan BPHTB di daerah diarahkan untuk mempercepat pendaftaran tanah pertama kali sekaligus memberi kepastian hukum bagi pemiliknya.
Menghitung Sendiri Sebelum Masuk Ruang Negosiasi
Rumus BPHTB sesuai Pasal 88 ayat (1) UU PDRD adalah 5 persen x (NPOP - NPOPTKP). NPOP adalah nilai perolehan objek pajak, umumnya harga transaksi. NPOPTKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, ambang batas yang tidak dipungut pajak.
- NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp 60 juta untuk setiap wajib pajak (Pasal 87 ayat 4 UU PDRD). Banyak daerah memakai angka lebih tinggi.
- Untuk perolehan melalui waris atau hibah wasiat kepada keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat ke bawah, termasuk istri, NPOPTKP paling rendah Rp 300 juta.
- Tarif dan ambang batas resmi ada di peraturan daerah masing-masing, jadi angka di satu kota belum tentu berlaku di kota lain.
Sebagai ilustrasi sederhana: tanah dijual Rp 600 juta di daerah dengan NPOPTKP Rp 80 juta. Maka BPHTB-nya 5 persen x (Rp 600 juta - Rp 80 juta) = Rp 26 juta. Jika daerah itu termasuk yang membebaskan BPHTB untuk pendaftaran pertama kali, angka tersebut bisa menjadi nol. Selisih Rp 26 juta cukup untuk biaya pengurugan, pagar sementara, atau ongkos balik nama.
Objek yang Memang Tidak Dikenakan BPHTB
Selain kebijakan pemda, undang-undang sudah mengecualikan sejumlah perolehan dari pungutan BPHTB:
- Perolehan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan guna kepentingan umum.
- Perolehan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Perolehan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama.
- Wakaf atau warisan.
- Perolehan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Kebijakan baru dari 132 daerah itu menambah jalur pembebasan untuk masyarakat umum, terutama pada pendaftaran tanah pertama kali. Inilah yang perlu ditanyakan pembeli sebelum akad, bukan sesudah.
Cara Mengecek Daerah Anda dan Dokumen yang Disiapkan
Jangan berpegang pada kabar dari mulut ke mulut. Lakukan tiga langkah ini:
- Tanya kantor pajak daerah. Datangi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda/BPKPD) kabupaten/kota setempat, atau buka kanal resmi layanan BPHTB daerah. Tanyakan apakah ada peraturan pembebasan/pengurangan yang berlaku tahun ini, siapa yang berhak, dan berapa NPOPTKP-nya.
- Konfirmasi ke kantor pertanahan dan PPAT. Petugas BPN dan notaris/PPAT biasanya paling tahu praktik terbaru di lapangan, termasuk syarat tambahan di daerah tersebut.
- Siapkan dokumen sejak awal: SSPD BPHTB, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, fotokopi KTP, bukti pembayaran PBB lima tahun terakhir, serta bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik. Untuk waris atau hibah, tambahkan surat keterangan waris atau akta hibah dan kartu keluarga.
Checklist Sebelum Membayar Tunai
- Cek keaslian sertifikat di kantor pertanahan, cocokkan nama, luas, dan batas tanah.
- Pastikan PBB lima tahun terakhir lunas dan tidak ada tunggakan yang menempel pada objek.
- Minta hitungan resmi BPHTB tertulis dari petugas, jangan hanya perkiraan.
- Simpan bukti bayar asli dan salinannya, karena dokumen ini diminta saat pendaftaran peralihan hak.
- Tulis di akta siapa yang menanggung BPHTB dan biaya balik nama, agar tidak ada tuntutan susulan.
- Catat tenggat pelaporan akta oleh PPAT ke kepala daerah, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai UU PDRD.
Dengan kebijakan yang kini berlaku di 90 daerah, pembelian tanah tunai bisa jauh lebih hemat biaya legalitas. Kuncinya sederhana: cek aturan daerah lebih dulu, hitung sendiri, lalu nego harga dengan angka yang sudah matang.
Sumber: Kompas.com - Kabar Baik Buat Pemilik Tanah, 90 Daerah Bebaskan Pajak BPHTB (15 November 2026); Klikpajak - BPHTB: Pengertian, Objek, Tarif, Cara Hitung, Syarat Mengurus.


