Balik Nama Sertifikat Tanah: Siapa Bayar Pajak Apa dan Urutannya
Easystem   10 November 2026   Dibaca 42 kali  

Banyak transaksi jual beli tanah berhenti di tengah jalan bukan karena harga tidak cocok, melainkan karena pajaknya belum jelas siapa yang menanggung. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, mengingatkan bahwa penjual dan pembeli sebaiknya sudah memahami kewajiban pajak masing-masing sebelum dokumen dicek oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sebelum Akta Jual Beli (AJB) dibuat.

“Dalam jual beli, sebelum pengecekan oleh PPAT dan pembuatan AJB, masyarakat harus tahu jika penjual harus membayar PPh dengan nominal sekian rupiah, sedangkan pembeli harus tahu membayar BPHTB," ujar Asnaedi, dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.

Dua pajak, dua pihak yang berbeda

BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ketentuan pokoknya kini ada di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

  • Pembeli membayar BPHTB. Dasar hukumnya Pasal 45 UU 1/2022, yang menyebut wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Dalam jual beli, pihak itu adalah pembeli.
  • Penjual membayar PPh. Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan diatur PP Nomor 34 Tahun 2016 beserta perubahannya, dan menjadi kewajiban pihak yang menerima penghasilan dari pengalihan, yaitu penjual.

Karena itu, kalimat “pajaknya urus sendiri-sendiri" perlu diperjelas: urusannya beda, dan uangnya juga beda. Pembeli menyiapkan BPHTB, penjual menyiapkan PPh. Nilai yang harus dibayar tidak bisa disamakan, sebab dasar pengenaannya pun berbeda.

Setorannya bukan ke Kantor Pertanahan

Ini titik yang paling sering menimbulkan kesalahpahaman. BPHTB dibayarkan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah atau kanal pembayaran yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. Sementara PPh disetorkan ke kas negara melalui kanal pembayaran resmi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kantor Pertanahan tidak menerima setoran kedua pajak tersebut. Tugas kantah adalah memproses layanan Peralihan Hak setelah seluruh persyaratan terpenuhi, termasuk bukti pembayaran pajak. Jadi kalau Anda datang ke kantah membawa uang tunai untuk “bayar pajak di loket", kemungkinan besar Anda akan diminta kembali ke kanal yang benar.

Urutan yang aman diikuti

  1. Cek dulu sertifikatnya. Pastikan nama pemilik sesuai dengan penjual, luas dan batas tanah cocok dengan kondisi di lapangan, serta tidak ada catatan sengketa atau blokir.
  2. Minta rincian pajak tertulis. Datang ke perangkat daerah pengelola BPHTB dan tanyakan perhitungan resmi untuk objek tersebut. Untuk PPh, pastikan hitungan sesuai ketentuan DJP yang berlaku saat transaksi.
  3. Bayar di kanal resmi. Pembeli menyetor BPHTB ke pemerintah daerah, penjual menyetor PPh ke kas negara. Simpan bukti setor asli dan salinan digitalnya.
  4. Buat AJB di PPAT. PPAT akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan kewajiban pajak sudah dipenuhi sebelum akta ditandatangani.
  5. Daftarkan peralihan hak di Kantor Pertanahan. Berkas yang sudah lengkap diajukan untuk proses balik nama.
  6. Bayar biaya pelayanan pendaftaran. Ini terpisah dari BPHTB dan PPh, jadi siapkan anggarannya sendiri.
  7. Terima dan periksa sertifikat baru. Cocokkan nama, luas, dan letak bidang tanah sebelum disimpan.

Dokumen yang perlu disiapkan sejak awal

  • KTP, Kartu Keluarga, dan NPWP pembeli maupun penjual.
  • Sertifikat tanah asli dan fotokopi.
  • Bukti pembayaran PPh dan BPHTB.
  • Akta Jual Beli dari PPAT.
  • Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
  • Formulir permohonan peralihan hak yang disediakan kantah.

Sepakati dulu: harga bersih atau termasuk pajak

Di lapangan, penjual kadang menyebut harga “bersih", yang dalam praktik berarti PPh menjadi beban pembeli. Kesepakatan seperti ini sah selama jelas dan tertulis, tetapi sering menimbulkan perselisihan ketika nominal pajak baru diketahui menjelang akta dibuat.

Cara aman: tulis di kesepakatan awal siapa menanggung PPh dan siapa menanggung BPHTB, lalu susun satu lembar anggaran berisi harga properti, BPHTB, PPh bila dialihkan bebannya, jasa PPAT, biaya pendaftaran, dan biaya notaris lain. Total inilah yang sebenarnya Anda keluarkan, bukan hanya angka harga di iklan.

Lima kesalahan yang membuat proses tertunda

  • Mengira pajak dibayar di Kantor Pertanahan, sehingga berkas bolak-balik tanpa hasil.
  • Menghitung pajak berdasarkan cerita tetangga atau unggahan lama, bukan ketentuan yang berlaku di daerah objek tanah.
  • Menitipkan sertifikat asli kepada pihak yang belum jelas kewenangannya sebelum transaksi disepakati.
  • Menunda pendaftaran AJB sampai bertahun-tahun, sehingga dokumen pendukung seperti bukti setor sulit ditemukan.
  • Tidak menyimpan salinan digital semua bukti bayar dan akta, padahal ini yang diminta pertama kali saat ada masalah.

Soal besaran: jangan menebak

Besaran BPHTB ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah dalam batas yang diatur UU HKPD, dan nilai pengurang yang dikenal sebagai NPOPTKP juga berbeda antar daerah. Untuk PPh, tarif final diatur PP Nomor 34 Tahun 2016 dan dapat berbeda untuk kategori tertentu, misalnya rumah sederhana dan rumah susun sederhana.

Karena itu, angka pasti hanya bisa dipastikan dari perangkat daerah setempat dan ketentuan DJP yang berlaku pada saat transaksi. Meminta hitungan resmi secara tertulis bukan hal berlebihan; justru inilah yang membuat proses balik nama berjalan sekali jalan.

Kesimpulan

Balik nama sertifikat bukan sekadar urusan administrasi di kantah. Ada dua kewajiban pajak yang harus diselesaikan lebih dulu oleh dua pihak berbeda: BPHTB oleh pembeli ke pemerintah daerah, dan PPh oleh penjual ke kas negara. Keduanya tidak dibayarkan ke Kantor Pertanahan.

Kalau Anda sedang membeli tanah atau bangunan secara tunai, mulailah dengan mengecek sertifikat, meminta hitungan pajak resmi, lalu menegosiasikan siapa menanggung apa dalam satu kesepakatan tertulis. Setelah itu urusan di PPAT dan kantah akan jauh lebih lancar, dan Anda terhindar dari biaya kejutan yang muncul di menit terakhir.

Sumber: Kompas.com - Sebelum Balik Nama Tanah, Penjual dan Pembeli Wajib Bayar Pajak Ini; Kompas.com - Siapa yang Bayar BPHTB dan PPh Saat Jual Beli Tanah? Ini Penjelasannya.

 
Tags :
balik nama sertifikat bphtb pph jual beli tanah pajak properti

Bagikan :


Artikel Populer
Tips Pindah Rumah
Easystem   18 Agustus 2021
Panduan Membeli Rumah Bekas
Easystem   29 Juli 2021
Tips Menghindari Bahaya Listrik Di Rumah
Easystem   01 September 2021
Produk/Usaha
Cukup 1JT Langsung AKAD
AKIRA TRI RAMADANI
BELI RUMAH DENGAN 5F
AKIRA TRI RAMADANI