Properti - suppliermu.com

Tanah yang sedang bersengketa atau belum tuntas pembagiannya kerap jadi celah. Selama status hukumnya belum jelas, pihak yang menguasai dokumen bisa saja memindahkan hak kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik sebenarnya. Bagi calon pembeli, ini juga jebakan: uang sudah dibayar tunai, tetapi sertifikatnya ternyata sedang diperkarakan.

Untuk mencegah hal itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan mekanisme pemblokiran sertifikat tanah. Blokir bukan berarti tanah disita atau kepemilikan berpindah, melainkan sebuah catatan resmi bahwa bidang tanah tersebut sedang memiliki persoalan hukum atau kepentingan tertentu.

Apa Itu Blokir Sertifikat Tanah

Pemblokiran dilakukan dengan mencatatkan status blokir pada buku tanah di Kantor Pertanahan (Kantor BPN). Dengan catatan itu, bidang tanah tidak mudah dialihkan, dijaminkan, atau didaftarkan peralihan haknya selama persoalan hukum masih berlangsung. Ketentuan mengenai tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

Permohonan blokir dapat diajukan oleh perseorangan maupun badan hukum. Syarat utamanya bukan sekadar merasa berhak, tetapi mampu menunjukkan adanya hubungan hukum atau kepentingan terhadap tanah yang dimohonkan.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Mengutip laman Kementerian ATR/BPN, berkas permohonan pencatatan blokir tanah meliputi:

• Formulir permohonan blokir yang memuat pernyataan persetujuan bahwa pencatatan blokir akan dihapus setelah masa berlakunya berakhir.
• Fotokopi kartu identitas pemohon. Jika pengurusan diwakilkan, sertakan surat kuasa asli beserta fotokopi identitas penerima kuasa.
• Fotokopi akta pendirian badan hukum, bila permohonan diajukan oleh perusahaan atau lembaga.
• Informasi lengkap bidang tanah: nama pemegang hak, jenis dan nomor hak, luas, serta lokasi tanah.
• Bukti pembayaran biaya pencatatan blokir sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
• Dokumen yang membuktikan hubungan hukum antara pemohon dan bidang tanah yang akan diblokir.

Bagian yang paling menentukan adalah bukti hubungan hukum tadi. Jenis dokumennya menyesuaikan latar belakang sengketa, sehingga tidak bisa disamakan untuk semua kasus.

Bukti Hubungan Hukum Sesuai Jenis Sengketa

Jika tanah sedang diperkarakan di pengadilan, pemohon dapat melampirkan surat gugatan yang dilengkapi nomor register perkara. Untuk sengketa yang berkaitan dengan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dokumen yang dipakai adalah surat keterangan skorsing dari PTUN.

Untuk sengketa yang berhubungan dengan harta bersama dalam perkawinan atau persoalan warisan, dokumen pendukung yang dapat dilampirkan antara lain:

• Buku nikah.
• Kartu Keluarga (KK).
• Putusan pengadilan mengenai perceraian.
• Surat keterangan waris.

Apabila sengketa muncul akibat suatu perbuatan hukum, bukti yang dapat disertakan misalnya putusan pengadilan terkait persoalan utang-piutang atau akta perjanjian yang telah dilegalisasi, seperti perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, dan sejenisnya.

Biaya dan Sifat Blokir

Berdasarkan ketentuan PNBP, tarif pencatatan blokir sertifikat tanah ditetapkan Rp 50.000. Biaya itu dibayarkan sebagai bagian dari proses administrasi permohonan di Kantor Pertanahan.

Penting dipahami, blokir bersifat sementara. Dalam formulir permohonan, pemohon menyatakan setuju bahwa pencatatan blokir akan dihapus setelah masa berlakunya berakhir. Karena itu, bila sengketa masih berjalan, pemohon perlu memantau masa berlaku blokir dan mengajukan perpanjangan sebelum waktunya habis, agar tanah tidak kembali berstatus terbuka di tengah proses hukum.

Langkah Praktis Blokir Tanah

1. Kumpulkan bukti hubungan hukum dengan tanah: sertifikat, akta jual beli, surat keterangan waris, buku nikah, atau surat gugatan bernomor register.
2. Isi formulir permohonan blokir dan lengkapi identitas, termasuk surat kuasa bila diwakilkan.
3. Siapkan informasi bidang tanah secara rinci: nama pemegang hak, jenis dan nomor hak, luas, serta lokasi.
4. Bayar biaya pencatatan blokir sesuai ketentuan PNBP, lalu lampirkan bukti bayarnya.
5. Serahkan berkas ke Kantor Pertanahan setempat dan simpan tanda terima permohonan sebagai bukti Anda sudah mengajukan.
6. Catat tanggal berakhirnya masa blokir dan ajukan perpanjangan bila perkara belum selesai.

Yang Harus Dicek Calon Pembeli Sebelum Bayar Tunai

Bagi pembeli, keberadaan blokir justru informasi yang menguntungkan. Sebelum menyerahkan uang muka, apalagi melunasi pembayaran tunai, ada baiknya menanyakan langsung status bidang tanah ke Kantor Pertanahan setempat, termasuk ada atau tidaknya catatan blokir, sita, atau sengketa. Jangan bertumpu pada fotokopi sertifikat yang disodorkan penjual, karena fotokopi tidak menunjukkan catatan terbaru pada buku tanah.

• Pastikan nama pemegang hak di sertifikat sama dengan pihak yang menjual dan identitasnya masih berlaku.
• Waspadai harga yang jauh di bawah pasaran untuk lokasi serupa, terutama bila penjual meminta uang tanda jadi cepat.
• Untuk tanah warisan, minta surat keterangan waris dan pastikan seluruh ahli waris menyetujui penjualan, sebaiknya tertulis.
• Gunakan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk transaksi dan cek riwayat kepemilikan sebelum akta dibuat.
• Simpan seluruh bukti pembayaran dan korespondensi, bukan hanya kwitansi sederhana.

Blokir sertifikat bukan solusi akhir sebuah sengketa, tetapi ia memberi ruang aman agar tanah tidak berpindah tangan saat perkara masih berjalan. Baik penjual, ahli waris, maupun pembeli berkepentingan memastikan status tanah bersih sebelum uang berpindah tangan.

Sumber: Kompas.com Properti - Tak Ingin Tanah Dijual Diam-diam Saat Bersengketa? Ini Cara Blokirnya; Kementerian ATR/BPN (Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita).