Pertanyaan "bolehkah orang asing punya rumah di Indonesia?" masih sering muncul di meja notaris, agen properti, bahkan di grup jual beli tanah. Jawaban singkatnya: boleh, tetapi bukan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan bukan sembarang rumah. Sejak PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1241/SK-HK.02/IX/2022, jalur kepemilikan hunian untuk Warga Negara Asing (WNA) jadi lebih gamblang: ada jenis hak yang boleh dipegang, ada ambang harga minimal, dan ada batas luas. Bagi penjual maupun calon pembeli lokal, aturan ini penting supaya transaksi tidak batal di kantor pertanahan.
Syaratnya kini lebih ringan: cukup paspor, visa, atau izin tinggal
Dulu WNA wajib memegang KITAS atau KITAP sebelum bisa memiliki hunian. Sejak Pasal 69 PP 18/2021, syarat itu dipermudah: kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian cukup dibuktikan dengan visa, paspor, atau izin tinggal sesuai ketentuan keimigrasian. Artinya, pembeli asing tidak lagi terikat pada satu jenis izin tinggal tertentu, meski dokumen keimigrasian yang sah tetap wajib ada saat akta dan pendaftaran dibuat.
Bukan SHM: hak atas tanah apa yang dipegang WNA?
Di sini banyak transaksi gagal karena salah paham. Menurut Pasal 36 UUPA dan Pasal 34 PP 18/2021, Hak Guna Bangunan (HGB) hanya dapat dimiliki warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. WNA juga tidak bisa memegang SHM atas tanah. Jalur yang disediakan untuk orang asing adalah Hak Pakai (Pasal 42 UUPA, Pasal 49 PP 18/2021), dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang sampai 20 tahun, lalu diperbarui sampai 30 tahun.
Untuk hunian vertikal, UU Cipta Kerja (Pasal 144 dan 145 UU Nomor 11 Tahun 2020) membuka jalan bagi WNA memiliki Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, baik yang dibangun di atas tanah HGB maupun Hak Pakai, sepanjang unitnya memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Pakai wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan; hak itu baru sah setelah terdaftar dan diterbitkan sertifikatnya.
Dua jenis hunian yang boleh dibeli WNA
- Rumah tapak: harus berkategori rumah mewah sesuai ketentuan, satu bidang tanah untuk satu orang asing atau keluarganya, dan luas tanahnya paling besar 2.000 m². Jika kepemilikan lebih dari itu dinilai memberi dampak positif bagi ekonomi dan sosial, diperlukan izin dari Menteri.
- Satuan rumah susun: harus berstatus rumah susun komersial.
- Keduanya boleh berupa unit baru maupun unit lama, jadi bukan hanya dari pengembang.
Ambang harga minimal: patokan per provinsi
Kepmen ATR/BPN 1241/SK-HK.02/IX/2022 menetapkan harga minimal hunian yang boleh diperoleh orang asing. Untuk rumah tapak: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali Rp5 miliar; Nusa Tenggara Barat Rp3 miliar; Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau Rp2 miliar; provinsi lainnya Rp1 miliar. Untuk satuan rumah susun: DKI Jakarta Rp3 miliar; Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan DI Yogyakarta Rp2 miliar; provinsi lainnya Rp1 miliar. Khusus diaspora, ambang harga yang berlaku adalah 75 persen dari angka tersebut.
Praktisnya, rumah Rp800 juta di kota kecil tetap tidak bisa didaftarkan atas nama WNA meski pembelinya punya paspor sah, karena nilai transaksinya di bawah ambang provinsi.
Kalau Anda penjual dan pembelinya WNA: siapkan ini
- Bersihkan dokumen sejak awal. Cek sertifikat di Kantor Pertanahan: nama pemegang hak, luas, dan ada tidaknya sengketa atau blokir.
- Pastikan identitas keimigrasian pembeli. Minta salinan paspor dan visa atau izin tinggal yang masih berlaku.
- Cocokkan nilai dan luas. Harga akta harus di atas ambang provinsi, luas tanah maksimal 2.000 m², dan satu bidang untuk satu orang atau keluarga.
- Pilih skema hak yang benar. Rumah tapak dialihkan dengan Hak Pakai, bukan SHM. Jangan menaruh sertifikat atas nama pihak lain sebagai perantara; pendaftaran harus atas nama pembeli asing dengan hak yang sesuai.
- Akta di PPAT, lalu daftar. Akta Jual Beli dibuat di hadapan PPAT, kemudian peralihan haknya didaftarkan. Tanpa pendaftaran, kepemilikan belum berpindah secara sah.
- Hitung kewajiban pajaknya. BPHTB menjadi kewajiban pembeli dan PPh final atas pengalihan hak menjadi kewajiban penjual, dengan besaran mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing.
Empat salah paham yang sering terdengar
- "Cukup paspor, berarti bebas beli rumah apa saja." Tidak. Ambang harga, kategori rumah, dan batas luas tetap berlaku.
- "SHM bisa dialihkan ke WNA." Tidak bisa. Untuk rumah tapak jalurnya Hak Pakai; untuk apartemen ada skema satuan rumah susun.
- "Hak Pakai 30 tahun lalu habis." Masih ada perpanjangan 20 tahun dan pembaruan 30 tahun, dengan syarat administrasi yang harus dipenuhi.
- "Orang asing boleh mengumpulkan banyak bidang tanah." Untuk rumah tapak, satu bidang per orang atau keluarga, kecuali ada izin khusus.
Kesimpulannya, pasar pembeli asing di Indonesia nyata dan legal, tetapi sempit: hanya segmen harga tinggi, dengan hak yang berbeda dari warga lokal. Bagi penjual, memahami empat variabel ini — status sertifikat, dokumen keimigrasian, ambang harga, dan jenis hak — jauh lebih berguna daripada sekadar memasang iklan "bisa untuk WNA" tanpa dasar.
Sumber: Kompas.com — Ketentuan Baru WNA Beli Rumah di Indonesia; detikcom — Cuma Modal Paspor dan VoA, WNA Bisa Beli Properti di Bali; JDIH ATR/BPN — Kepmen 1241/SK-HK.02/IX/2022; BPK — PP Nomor 18 Tahun 2021.


